Search results
6. Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan. 7. Program Manajemen Risiko adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara
CPPB. (2) Dalam hal penggunaan BTP Perisa tidak menggunakan ketentuan Batas Maksimal CPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penggunaan BTP Perisa menggunakan: a. Batas Maksimal yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII; dan b. Batas Maksimal yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan yang menetapkan
Salah satu jaminan mutu dan keamanan pakan adalah Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) yang merupakan persyaratan bagi pakan yang diproduksi untuk diedarkan. Dasar hukum NPP adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 1
Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, produsen Pangan Olahan wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan.
Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana produksi pangan telah memenuhi persyaratan CPPOB dalam kegiatan produksi pangan. e. Daftar Bahan Pangan dan BTP yang Digunakan. f. Pernyataan Keterangan Produksi. pemeriksaan. o.
Penggunaan CPPB adalah konsentrasi Bahan Penolong secukupnya yang digunakan dalam Pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. 5. Batas Maksimal Residu adalah konsentrasi maksimal residu Bahan Penolong yang diizinkan tertinggal pada Pangan dalam satuan yang ditetapkan. 6.
menerapkan CPPB -IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen baik konsumen domestik maupun internasi onal.
