Search results
29 sty 2023 · Demokrasi liberal dapat mengambil berbagai bentuk konstitusional karena dapat berupa monarki konstitusional, sistem semi-presidensial, republik atau memiliki sistem parlementer. Nah, beberapa negara yang menganut sistem demokrasi yang liberal adalah : Australia; Belgia; Kanada; Denmark; Jepang; Belanda; Norwegia; Spanyol Inggris; Perancis ...
19 lis 2023 · Secara umum, demokrasi liberal diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menekankan perwakilan atau representatif dalam demokrasi. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh dewan menteri (kabinet) di bawah kepemimpinan perdana menteri, yang bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Prancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol).
8 sty 2020 · Pengertian demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal juga disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi liberal banyak dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, dan sebagainya.
11 sie 2024 · Indonesia pernah menerapkan beberapa periode demokrasi, salah satunya demokrasi liberal atau parlementer. Demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Apa itu demokrasi liberal? Bagaimana ciri-cirinya dan negara mana yang menganut sistem ini?
Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan dengan rakyatnya menyetujui penguasa mereka secara konstitusional, dengan kekuasaan yang dibatasi untuk menghormati hak-hak individu. Demokrasi liberalisme memiliki istilah lain, yaitu demokrasi barat.
Sementara itu, pengertian lain mengatakan bahwa demokrasi liberal merupakan sebuah sistem politik yang melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintah dengan cara konstitusional. Hal ini menjadikan keputusan mayoritas menjadi penentu penetapan kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan.
