Search results
3 dni temu · Pahami perbedaan UMP dan UMK. Ditargetkan, penetapan UMP hingga UMK bisa rampung sebelum 25 Desember 2024. ... Dilansir dari laman Indonesia Baik, upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. ... Batasan upah minimal yang diterima pekerja atau buruh ...
6 godz. temu · UMR (Upah Minimum Regional), UMP (Upah Minimum Provinsi), dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah istilah yang terkait dengan kebijakan upah minimum di Indonesia. Ketiganya muncul dalam rentang waktu yang berbeda dalam aturan mulanya diterbitkan lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
10 paź 2024 · Arti upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah standar minimum upah bagi para pekerja yang berlaku di setiap kota atau kabupaten. Penjelasan tersebut tertuang dalam Pasal 88C Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).
23 lis 2024 · Selain UMP, ketahui pula istilah UMK dan UMR. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini . Ini halaman uji coba wajah baru Tempo. ... maka walikota atau bupati dapat mengusulkan kepada gubernur besaran UMK di wilayahnya. ... pemerintah harus menetapkan kebijakan tentang UMP yang baru dikarenakan pemerintah tidak lagi mengacu pada Peraturan ...
12 lis 2022 · Standar upah minimum ini disebut juga UMK. Apa itu UMK? Dan apa perbedaan UMK dan UMR serta UMP? Cari tahu jawabannya dalam artikel ini! Banyak yang menganggap bahwa sebutan UMR ini digunakan untuk menyebutkan besaran upah minimum suatu provinsi atau kabupaten.
1 gru 2023 · Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah minimum yang berlaku di Indonesia. Ketiga istilah ini memiliki perbedaan dalam penetapan, cakupan wilayah, dan proses penggunaannya.
22 lis 2021 · Adapun UMP adalah penetapan upah yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sementara, UMK berlaku hanya di sebuah kabupaten/kota dengan syarat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan.