Search results
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (Jepang: 独立準備調査会 , Hepburn: Dokuritsu Junbi Chōsa-kai, Nihon-shiki: Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai, disingkat "BPUPK"), lebih dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah ...
20 godz. temu · BPUPKI memiliki beberapa tugas dan peran penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah rincian tugas-tugas utama BPUPKI: Menyelidiki dan Mempersiapkan Kemerdekaan: BPUPKI bertugas melakukan penyelidikan dan persiapan mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Ini termasuk mengumpulkan pendapat dan usulan dari berbagai elemen masyarakat ...
18 sie 2020 · Selain itu, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Struktur BPUPKI terdiri atas dua bagian, yakni badan perundingan (persidangan) dan kantor tata usaha (sekretariat).
14 lut 2024 · KOMPAS.com - Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan dua badan bentukan Jepang yang lahir pada 1945. Sebagaimana namanya, dua badan tersebut dibentuk untuk menangani persiapan kemerdekaan Indonesia.
1 cze 2019 · Dokuritsu Junbi Cosakai inilah nama lain dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), institusi seribu janji yang menjadi sesi awal upaya akal-akalan Jepang terhadap Indonesia, meski yang terjadi nanti ternyata tidak sesuai yang diharapkan pemerintah pendudukan Jepang.
11 sie 2022 · KOMPAS.com - Sejarah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai sejak Jepang membentuknya pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam Bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbi Cosakai.
19 sie 2020 · Batas Negara. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 dibahas pula tentang batas wilayah negara Indonesia. Sebelum dijadikan topik bahasan dalam sidang, Mohammad Hatta menyatakan bahwa batas negara tidak perlu dibahas dalam Undang-Undang Dasar. Pendapat tersebut didukung oleh Soekarno.
