Search results
engenal Lebih Dekat BPK 3 Landasan Konstitusional BPKBagian I rangkaian amandemen tersebut? Amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1). Kalimat lengkap pasal
GAMBARAN UMUM BPK RI A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DASAR HUKUM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Setelah amandemen, UUD 1945 memiliki tempat tersendiri bagi pengaturan mengenai kelembagaan BPK yaitu pada BAB VIII A Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G. Sejak 2003 ada empat Undang-Undang yang dijadikan landasan operasonal BPK: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 ...
1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketua adalah Ketua BPK merangkap Anggota BPK. 3.
Pengertian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
ada tanggal 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani sekaligus mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP tersebut menggantikan Wetboek van Strafrecht yang sudah mulai diberlakukan sejak masa kolonial Belanda. Menarik untuk ditelusuri adakah keterkaitan
19 maj 2022 · Ada 3 UU yang mengatur yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Berikut penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan fungsi BPK.
