Search results
BPK . II. PENGANTAR. Buku yang akan anda baca ini adalah semacam panduan ringkas dan semoga mudah dipahami mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Buku ini disusun untuk membantu masyarakat luas memahami peran, tugas, dan kewajiban BPK dalam menegakkan Pengelolaan Keuangan Negara yang bersih, transparan dan III bertanggung jawab.
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
16 wrz 2020 · Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah dengan dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pengawas yang...
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
GAMBARAN UMUM BPK RI A. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN DASAR HUKUM Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Undang Dasar 1945 Pasal 23 Bab VIII yang dinyatakan bahwa dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun tujuan dibentuknya BPK adalah sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
Setelah amandemen, UUD 1945 memiliki tempat tersendiri bagi pengaturan mengenai kelembagaan BPK yaitu pada BAB VIII A Badan Pemeriksa Keuangan yang terdiri dari Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G. Sejak 2003 ada empat Undang-Undang yang dijadikan landasan operasonal BPK: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 ...
