Search results
bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (Pasal 23E ayat 1). Kalimat lengkap pasal tersebut adalah: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Perubahan penting lain dalam amandemen tersebut adalah penambahan ketentuan bahwa yang
Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23E. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
Buku ini membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia dan peran serta tugasnya menurut Undang-Undang Dasar 1945. BPK didirikan pada 1947 berdasarkan UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
9 lis 2023 · Buku “Mengenal Lebih Dekat BPK” adalah sebuah panduan komprehensif yang memperkenalkan peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar hukum atas timbulnya BPK diatur dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23 huruf E yang berbunyi : 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
