Search results
Sistem politik Indonesia terdiri dari tiga lembaga: • Eksekutif. • Legislatif. • Yudikatif. Lembaga Eksekutif di Indonesia. Yang mencakup lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden, sama-sama dipilih oleh elektorat Indonesia dalam pemilihan presiden.
20 sie 2022 · KOMPAS.com – Pasca amandemen UUD 1945, terjadi perubahan yang besar dalam sistem tata negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tadinya merupakan lembaga tertinggi negara, saat ini memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya.
8 gru 2023 · Artikel ini akan mengulas beberapa aspek kunci dari politik Indonesia saat ini, termasuk perkembangan terkini, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk perubahan positif. 1.Sistem Politik Demokratis: Sejak reformasi 1998, Indonesia telah melalui perubahan yang signifikan dalam sistem politiknya.
5 wrz 2023 · Potensi penyalahgunaan wewenang, terbajaknya sistem demokrasi, hingga ancaman suburnya politik dinasti dinilai pengamat politik akan mewarnai jalannya Pilpres 2024, menyikapi putusan Mahkamah...
18 paź 2021 · Pencetus sistem pembagian kekuasaan atau trias politica adalah Montesquieu. Dalam pandangannya, negara perlu dibagi menjadi tiga fungsi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi, pada praktiknya, pembagian fungsi-fungsi ini lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap negara.
15 lis 2023 · Mengutip laman Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri dilihat dari kedudukan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945, yakni MPR, DPD, DPR, Presiden, MA, MK dan BPK. berikut adalah penjelasannya.
3 wrz 2021 · Sebelum UUD 1945 diperbarui melalui amandemen, pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia terdiri dari tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ide membagi kekuasaan menjadi tiga jenis ini disadur dari teori trias polica yang dicetuskan John Locke dan Montesquieu.
