Search results
Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata Prof. Dr. R. Benny Rijanto, S.H., C.N., M.Hum. alam modul ini, dibahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Lebih perinci, pembahasan dalam modul ini meliputi hal berikut. 1. Kegiatan Belajar 1 mengenai pengertian hukum acara perdata;
2 mar 2023 · Sepanjang penelusuran kami, setidaknya terdapat 10 asas hukum acara perdata yang mencakup hakim bersifat menunggu sampai dengan tidak ada keharusan mewakilkan. Apa saja asas acara perdata yang lainnya? Berikut kami jelaskan satu per satu. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
Hukum acara perdata adalah suatu peraturan hukum yang berfungsu untuk mengatur tentang bagaimana cara untuk dapat menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantara, yaitu hakim.
HIR ini dibagi dua yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata, yang diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka Landraad.
Asas ini dapat ditemukan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 48 / 2009 dan pasal 142 RBg / pasal 118 HIR. Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang pengadilan negeri diajukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya.
Hukum acara perdata merupakan mekanisme penyelesaian sengketa para subjek hukum dalam hal keperdataan. Pada bab ini membahas pengertian, sifat, sejarah, sumber, dan asas hukum acara perdata. Untuk itu perlu memperhatikan tujuan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam ini. Adapun pada bab ke satu ini akan disajikan materi
Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatnya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana ...
