Search results
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Mumbai, India, Mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktiknya di lapangan, serta melakukan analisis dalam perspektif politik Islam. Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah karena pelaksanaan
Penelitian ini bertujuan membahas mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan melakukan perbandingan sistem pemilihan kepala daerah di sejumlah negara, antara lain: Amerika Serikat, Belanda, dan India.
Pemerintahan India (Hindi: भारत सरकार, Bhārat Sarkār) didirikan oleh Konstitusi India : Yohanes Octa, dan memerintah sebagai uni federal 28 negara bagian dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. Pemerintah terdiri dari tiga cabang: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
International IDEA telah mempublikasikan tiga Tata Tertib, yang mencakup penyelengaraan pemilu, pemantauan pemilu dan kampaye partai politik di dalam pemilu yang demokratis, dan Pedoman untuk keterlibatan pihak luar di dalam pemantauan pemilu.
Persyaratan pemilih di India adalah 21 tahun dan dilakukan dengan cara pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pilpres 2019 di Mumbai India terdapat beberapa pelanggaran baik terhadap asas pelaksanaan Pemilu, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan Pilpres tersebut tidak sejalan dengan nilai yang termaktub dalam ajaran politik Islam (siyasah) yakni Syura’, al ‘Adl ...
Asas Pemilu. Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas : Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan per-undangan yang berlaku. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih.
