Search results
22 wrz 2021 · Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan dari Kemdikbud (2020:58), Friedrich Julius Stahl mengungkapkan ciri-ciri negara hukum (Rechtsstaat) secara umum ada 4, yakni sebagai berikut: Diselenggarakannya peradilan administrasi, bila terjadi suatu perselisihan.
23 paź 2024 · Aristoteles, negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. 2. Jean Bodin, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat. 3. Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
Pertanyaan yang patutdiajukan adalah apakah di Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan ketatanegaraannya berpijak pada teori negara hukum menurut sistem Politik-Hukum, Tata-Budaya, dan kebiasaan yang berlaku di seluruh
Negara Hukum merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya bertumpu pada dasar hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam negara hukum terdapat dua elemen penting, pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma objektivitas, yang juga mengikat partai yang berkuasa, sementara yang kedua yaitu ...
29 paź 2024 · Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika. Sebelum membahas pengertian hukum administrasi negara, terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud ...
4 lut 2023 · Negara hukum di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Konsep negara hukum yang bersumber pada Pancasila harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan politik maupun kehidupan bermasyarakat.
Kegiatan Peransaka antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing Satuan Karya. Pada dasarnya Satuan Karya hanya diatur di tingkat nasional oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, namun ternyata ada Satuan Karya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah yang bersangkutan.
