Search results
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
30 sty 2024 · Apa Itu JDIHN? JDIHN merupakan singkatan dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional yang bernaung dan terpusat pengelolaannya di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
2 gru 2021 · Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bersinergi mewujudkan penataan regulasi dan reformasi hukum di Tanah Air.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdiri dari Dokumen Hukum Seperti Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya.
Kementerian Hukum Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hukum yang sejak 21 Oktober 2024 dijabat oleh Supratman Andi Agtas.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
23 sie 2024 · Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan bentuk upaya pemerintah mewujudkan literasi hukum di masyarakat.
