Search results
26 lis 2018 · Pemberian Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi merupakan kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (“MA”) atau Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”).
22 lip 2019 · Ada empat hak ‘sakti’ milik Presiden yang bisa mengubah nasib tersangka atau terpidana. Hak ini bukan termasuk cabang kekuasaan Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai kekuasaan intervensi pada kekuasaan kehakiman.
12 paź 2021 · Amnesti merupakan persyaratan umum yang terbit melalui atau dengan Undang-Undang (UU) mengenai pencabutan seluruh akibat dari pemindanaan suatu tindak pidana. - Contoh kasus
2 maj 2024 · Abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi adalah kewenangan presiden yang tercantum dalam UUD 1945. Grasi dan rehabilitasi dapat diberikan dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Sedangkan, amnesti dan abolisi dapat dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
25 lip 2024 · Amnesti. Pengampunan/penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. 2. Abolisi.
28 maj 2023 · Dasar hukum pemberian amnesti di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat (2) yang berbunyi: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Kewenangan ini mutlak di tangan presiden dalam menjalankan fungsinya yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar.
5 lip 2023 · Amnesti adalah sebuah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan penghapusan, pengampunan, atau pemberian perlindungan hukum terhadap suatu tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang.
