Search results
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini mengatur mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ini berisi Buku Kesatu dan Buku Kedua.
UUD 1945 hasil perubahan yang dilakukan dalam empat tahap. Seiring dengan itu, dimuat pula UUD 1945 yang disusun dalam satu naskah. Harus dipahami bersama, UUD 1945 dalam satu naskah bukan merupakan naskah resmi UUD 1945. Betapapun demikian, untuk maksud dan tujuan memudahkan masyarakat dalam memahami UUD 1945, kiranya langkah ini penting ...
20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang.
Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengalami redefinisi dari ketentuan yang sebelumnya. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya.
13 cze 2023 · Akomodasi hukum yang hidup dalam sistem hukum pidana nasional merupakan orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana pasca ditetapkanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
HAP adalah melalui upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi . MK). Sejak Tahun 2003, hampir setiap tahunnya KUHAP selalu di uji MK. Berdasarkan hasil monitoring ICJR dari rekap perkara MKTahun 2015, paling tidak sedi. itnya ada 75 perkara pengujian terhadap KUHAP di MK sejak 3003-2015. Dari pengujian tersebut sebagai.
