Search results
18 mar 2024 · Dalam KUHP lama, asas nasionalitas pasif diatur dalam Pasal 3 dan 4. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, asas pelindungan dan asas nasionalitas pasif diatur dalam Pasal 5. Bagaimana bunyi pasal-pasal tersebut? Apa yang dimaksud dengan asas pelindungan dan nasionalitas pasif? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
12 sty 2023 · KUHP Baru mengenal 5 asas hukum pidana, yakni asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan.
4 dni temu · Gelandangan dan pengemis dapat dijerat pidana berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru. Begini bunyi pasalnya: Katalog Produk. ... Adapun unsur-unsur Pasal 505 KUHP adalah: kelakuan atau perbuatan bergelandangan tanpa pencarian; ... Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum ...
Pasal 5 (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam
6 gru 2022 · Pasal 5 KUHP Baru. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
11 lis 2023 · Konsep dasar hukum pidana, sumber hukum pidana dan asas-asas hukum pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, asas hukum pidana, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), percobaan...
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië.
