Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang sejarah pemilu di Indonesia, mulai dari tahun 1955 sampai dengan 2009 yang mencakup gambaran mengenai sistem pemilu, asas pemilu, dasar hukum penyelenggaraan pemilu. badan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer). 1. Sistem Pemilu
Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu sebagaimana standar International IDEA juga sudah dirumuskan dalam UU Pemilu, disebutkan dalam Pasal 3 UU 7/2017, penyelenggara Pemilu dalam dalam melaksanakan tahapan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel,
9 sty 2018 · Artikel ini membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, khususnya prinsip Pemilu yang teratur, bebas, dan adil (regular, free and fair elections). Analisis dilakukan terhadap putusan-putusan monumental (landmark decisions) dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dikeluarkan oleh ...
Buku Ringkasan ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama, elemen, dan jaminan sistem keadilan pemilu yang efektif, serta menguraikan sekilas tentang berbagai sistem untuk mengajukan dan menyelesaikan gugatan-gugatan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu unhrk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
Sebagai edisi pertama, keseluruhan buku ini berisi persoalan seputar hak asasi manusia, demokrasi dan pemilu, lembaga negara, dan otonomi daerah. Adapun, edisi kedua lebih difokuskan pada persoalan seputar Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.
