Search results
dirumuskan dalam UU Pemilu, disebutkan dalam Pasal 3 UU 7/2017, penyelenggara Pemilu dalam dalam melaksanakan tahapan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil,
Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.
Sebagai edisi pertama, keseluruhan buku ini berisi persoalan seputar hak asasi manusia, demokrasi dan pemilu, lembaga negara, dan otonomi daerah. Adapun, edisi kedua lebih difokuskan pada persoalan seputar Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan pengujian peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan terhadap kerangka hukum suatu negara harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: • Laporan akhir dari berbagai misi pemantauan pemilu (internasional dan domestik) apabila tersedia; • Persyaratan-persyaratan dari setiap instrumen internasional yng mengikat suatu negara, yang berdampak pada undang-undang pemilu; dan
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
kecenderungan negara-negara demokratis untuk menerima prinsip-prinsip universal dan standar yang berlaku secara internasional dalam penyusunan kerangka hukum Pemilu.
untuk dievaluasi dalam pemilu serentak 2019 adalah: 1) Pelaksanaan sistem pemilu; 2) Pemenuhan hak pilih dalam pemilu; 3) Calon dan proses pencalonan dalam pemilu; 4) Kampanye dalam pemilu; 5) Pemungutan suara; 6) Penegakan hukum pemilu; dan 7) Penyelenggara Pemilu.
