Search results
Hukum adat yang berlaku di Aceh memiliki keterkaitan erat terhadap prinsip syariah dan memegang peranan tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ideal, syariah adalah sebuah sistem yang dapat memandu banyak hal penting dalam kehidupan, meliputi: hal yang memajukan amal, kesejahteraan sosial, dan keselarasan hidup bersama.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012. Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019. Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Aceh ...
Ayat (2) berbunyi, “Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannnya berdasarkan Undang-undang ini”.
Kajian ini membahas mengenai revitalisasi hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari’at. Hukum Islam yang telah mengkristal dan menjiwai masyarakat adat Aceh tidak hanya dalam wacana, tetapi juga menjadi kesadaran dan aplikasi moral seluruh masyarakatnya. Hal inilah yang kemudian
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Prinsip-prinsip syariah Islam telah menjalankan peran yang penting di Aceh seiring berjalannya waktu, selaras dengan perubahan kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hukum moral.
Pemilihan Aceh (KIP Aceh) dan mencari jalan keluar atas tumpang tindihnya dasar hukum lembaga tersebut. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bukanlah aturan khusus pemilu sehingga pengaturan kelembagaan KIP Aceh seharusnya merujuk pada UU Pemilu. Kelembagaan KIP Aceh yang
