Search results
24 sty 2023 · Berikut ini 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia: Mandiri. Jujur. Adil. Berkepastian hukum. Tertib. Terbuka. Proporsional. Profesional. Akuntabel. Efektif. Efisien. Baca juga: Mengenal Badan Adhoc Pemilu 2024 dan Penjelasan Tugasnya. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
8 paź 2019 · Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Batak Toba, dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang masih eksis sebagai sub sistem hukum Indonesia juga sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang merupakan ...
hukum adat mampu berperan dalam mengatur dan menyelesaikan perkara yang berdimensi adat yang terjadi dalam sistem hukum positif Indonesia, dan eksistensi nilai-nilai hukum adat tersebut...
31 mar 2024 · Hukum adat Batak memiliki prinsip dasar gotong royong, adat istiadat, dan keterkaitan dengan alam dan roh. Sanksi yang diberikan dalam hukum adat Batak meliputi sanksi adat, sanksi daman sosial, dan sanksi hubungan keagamaan. Masyarakat Batak sangat menghormati dan menjaga keberlanjutan hukum adat Batak dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ...
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu; 2) bagaimana peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Nurhaini Butarbutar. Jurnal Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat dalam nilai hukum “dalihan natolu” sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia untuk upaya penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris.
Dalam konteks pemilu, masyarakat adat memiliki beberapa hambatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Pendataan pemilih, aksesibilitas dan pengakuan menjadi permasalahan utama bagi
