Search results
15 lip 2022 · Tarif tersebut sesuai dengan aturan atau UU no 2 tahun 2020, dimana tarif PPh badan terbaru WP badan dalam negeri dan berupa Badan Usaha Tetap sebesar 22% pada tahun 2020 hingga akhir 2021, dan akan menjadi 20% ketika sudah masuk tahun 2022. Baca Juga : Fungsi Konsultan Pajak untuk Perusahaan dan Perorangan
20 lut 2023 · Sebelum suatu badan usaha berbentuk CV diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai skema PPh Badan normal, bisa memilih menggunakan Pajak Final UMKM 0,5% sesuai PP 23/2018. Namun bukan tanpa batas. Badan usaha CV hanya mendapatkan jatah 4 tahun pajak untuk bisa menggunakan PPh Final 0,5% ini.
8 wrz 2023 · Mulai tahun 2022, CV tidak diizinkan menggunakan skema PPh final UMKM. Tarif PPh badan ditetapkan sebesar 22%. Apabila badan usaha CV masih belum memiliki omzet lebih dari 4.8 miliar rupiah, maka terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% atas seluruh penghasilan kena pajak. Lalu, bagaimana untuk CV yang baru berdiri?
Untuk membantu Anda dalam memenuhi kewajiban tersebut, Ortax menghadirkan kalkulator PPh Badan yang sederhana, mudah digunakan, sehingga dapat membantu Anda menghitung PPh Badan Terutang dengan cepat. Selain perhitungan umum, kalkulator ini juga dilengkapi dengan konfigurasi tarif untuk Wajib Pajak Badan UMKM, serta Wajib Pajak berbentuk ...
27 maj 2024 · Tarif Pajak Penghasilan Badan diatur dalam UU PPh dan regulasi turunannya yang terbagi menjadi tarif umum dan tarif PPh Badan secara khusus untuk WP Badan tertentu. Berikut panduan pajak penghasilan badan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Bagaimana peran serta sekutu aktif dan sekutu pasif dalam CV? Apa saja jenis pajak CV dan bagaimana penerapannya? Simak artikel ini lebih lanjut. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, persekutuan komanditer termasuk dalam subjek pajak dalam negeri yang berbentuk badan. Badan sendiri ...
4 paź 2023 · Selain pajak badan, CV juga berkewajiban untuk menghitung PPh terutang secara mandiri dan membayarkan ke kas negara sesuai ketentuan. Umumnya, CV yang telah mencapai omzet senilai lebih dari 4,8 miliar wajib untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
