Search results
7 lut 2024 · Perhitungan PPh Pasal 21 pekerja ekspatriat mengikuti ketentuan PP 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PMK) No 168 Tahun 2023. Pada dasarnya, cara menghitung PPh 21 WNA terbaru sama dengan perhitungan PPh 21 WNI terbaru, yaitu menggunakan dua tarif: 1. Tarif efektif.
7 lut 2024 · Jika perusahaan Anda saat ini mempekerjakan karyawan asing secara jangka panjang, Anda harus melakukan perhitungan PPh 21 Warga Negara Asing (WNA). Baca Juga: Perbedaan Objek PPh 21, PPh 21/26, dan PPh 23.
24 cze 2020 · Bagi WNA yang bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli berlaku 1 tahun. Bagi turis maksimal 1 bulan dan hanya berlaku di Bali. Apabila pemegang kembali ke negaranya harus melapor pada Satpas yang mengeluarkan SIM.
22 lis 2023 · Cara hitung PPh 26 untuk pekerja WNA dengan tax treaty adalah: PPh 26 terutang = tarif tax treaty x penghasilan bruto . Contoh perhitungan PPh Pasal 26 tarif tax treaty: Takeshi adalah insinyur yang disewa sebagai tenaga supervisor asing di sebuah perusahaan di Indonesia berdasarkan kontrak 4 bulan (kurang dari 183 hari) dengan gaji US$3.000 ...
25 maj 2023 · Untuk itu, WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia serta termasuk sebagai wajib pajak luar negeri akan dikenakan PPh 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 angka 2 Perppu 2/2022 yang mengubah Pasal 26 ayat (1) UU PPh.
14 paź 2021 · KOMPAS.com – Warga negara asing (WNA) yang hendak memasuki Indonesia perlu memenuhi sejumlah syarat terbaru yang mulai efektif pada 14 Oktober 2021. Pemerintah Indonesia mengaturnya dalam Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Covid-19.
4 sie 2023 · JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Negara Asing ( WNA) kini dipermudah untuk memiliki hunian di Indonesia, baik berupa rumah tapak maupun hunian vertikal. Syaratnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, WNA wajib memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu paspor, visa, atau izin tinggal.
