Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

1. djpb.kemenkeu.go.id › portal › idKPPN - DJPb - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian...

   djpb.kemenkeu.go.id › portal › id

   • Zapisane w pamięci cache

   Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

2. djpb.kemenkeu.go.id › kppn › bitungPembayaran Uang Persediaan Tunai - DJPb

   djpb.kemenkeu.go.id › kppn › bitung

   • Zapisane w pamięci cache

   12 wrz 2020 · Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50 juta, kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

3. djpb.kemenkeu.go.id › kppn › jakarta5Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP) - DJPb

   djpb.kemenkeu.go.id › kppn › jakarta5

   • Zapisane w pamięci cache

   UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah. Ketentuan Penggunaan UP Pembayaran dengan UP paling banyak sebesar Rp50 juta kepada setiap kepada penerima/penyedia barang/jasa, kecuali untuk pembayaran honorarium dan ...

4. www.ruangenergi.com › kementerian-esdm-terbitkan-aturan-bpp-pln-ini-isinyaKementerian ESDM Terbitkan Aturan BPP PLN, Ini Isinya

   www.ruangenergi.com › kementerian-esdm-terbitkan-aturan-bpp-pln-ini-isinya

   • Zapisane w pamięci cache

   16 paź 2021 · Jakarta, Ruangenergi.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM nomor: 169.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) tahun 2020.

5. jdih.kemenkeu.go.id › fullText › 2012PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB - JDIH Kementerian Keuangan

   jdih.kemenkeu.go.id › fullText › 2012

   • Zapisane w pamięci cache

   Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

6. jdih.kemenkeu.go.id › fullText › 2018PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

   jdih.kemenkeu.go.id › fullText › 2018

   dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih tersedia dalam DIPA. (8) Penggantian UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran UP tunai. (9) Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP tunai ke KPPN

7. www.rumah123.com › panduan-properti › tips-properti-77596-menghitung-denda-pbb-idDenda Pajak Bumi & Bangunan: Cara Menghitung Denda PBB -...

   www.rumah123.com › panduan-properti › tips-properti-77596-menghitung-denda-pbb-id

   • Zapisane w pamięci cache

   4 cze 2024 · Cara Menghitung Denda PBB. Untuk menghitung besaran denda, mari asumsikan kalau tagihan pajakmu Rp1.000.000,00. Dengan jangka waktu keterlambatan 12 bulan atau satu tahun. Berdasarkan informasi di atas, maka cara menghitung denda PBB yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Rp1.000.000,00 x 2% x 12 bulan = Rp240.000,00.