Search results
1 dzień temu · Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal. 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik.
2 dni temu · Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.
5 dni temu · Pelaksanaan pembinaan hukum di masyarakat dinilai memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas negara. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengampu tugas fungsi dalam pembinaan hukum saat ini tengah berupaya membangun sistem pembinaan hukum yang komprehensif.
5 dni temu · Meskipun namanya agak mirip, ternyata pemeriksaan singkat berbeda dengan pemeriksaan cepat, lho! Apa saja sih perbedaannya? Cek infografis berikut, ya.
4 dni temu · Hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM, bahkan bagi koruptor kelas kakap sekalipun. Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
4 dni temu · Dari kasus viral pencurian coklat di suatu minimarket beberapa waktu lalu, tahukah kamu bahwa itu termasuk tindak pidana pencurian ringan? Bagaimana proses hukumnya?
5 dni temu · Kanal berita yang memuat laporan-laporan terkini perkembangan hukum di Indonesia. Ditulis oleh jurnalis Hukumonline yang berpengalaman dan terpercaya.
