Yahoo Poland Wyszukiwanie w Internecie

Search results

  1. 16 cze 2023 · Setidaknya terdapat 8 penggolongan hukum atau pembagian macam-macam hukum di Indonesia berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya. Demikian jawaban dari kami tentang penggolongan hukum, semoga bermanfaat.

  2. 30 wrz 2022 · Mendapatkan bantuan hukum secara gratis telah dijamin oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum secara gratis dikenal dengan istilah pro bono.

  3. Ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (rechtsviding). Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

  4. 22 kwi 2021 · Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri lokal, namun juga mengakomodasi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI , hukum digolongkan sebagai berikut:

  5. 20 mar 2023 · Kedudukan hukum Artificial Intelligence di Indonesia sendiri belum diatur secara khusus dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, AI dapat diperlakukan seperti entitas hukum dan memiliki tanggung jawab hukum dalam beberapa kasus. Pertama, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa AI dapat memiliki hak dan kewajiban hukum ...

  6. 30 cze 2022 · Guru besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas menempatkan teori ini dalam perkembangan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.

  7. 6 paź 2020 · Berikut penggolongan hukum di Indonesia: Sumber hukum. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2019) karya Rahman Amin, terdapat lima macam sumber hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya: Kebiasaan Hukum Tidak Tertulis; Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi.