Search results
13 lip 2020 · Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka, kepastian dan keadilan bukanlah sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekadar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum. Lih. Franz Magnis Suseno, Etika Politik: …, 97.
Hukum dan keadilan adalah dua hal yang erat hubungannya, hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Akan tetapi dalam menjelaskan makna keadilan, para ahli/filsuf saling berbeda pendapat.
7 paź 2023 · Adil dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang menghargai hak dan kewajiban setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam konteks hukum, adil merujuk pada penerapan hukum yang objektif dan tidak memihak, serta memberikan perlindungan yang setara bagi semua pihak yang terlibat.
23 maj 2023 · Adapun menurut terminologinya, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Untuk lebih memahami pengertian adil, kamu bisa simak pendapat para ahli di bawah ini.
8 paź 2022 · Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata dasar "adil". Definisi adil dalam KBBI sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu: Sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.
adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu --; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang: para buruh mengemukakan tuntutan yang --; meng·a·dili v memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah ...
Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik.
