Search results
22 lis 2023 · Cara hitung PPh 26 untuk pekerja WNA dengan tax treaty adalah: PPh 26 terutang = tarif tax treaty x penghasilan bruto . Contoh perhitungan PPh Pasal 26 tarif tax treaty: Takeshi adalah insinyur yang disewa sebagai tenaga supervisor asing di sebuah perusahaan di Indonesia berdasarkan kontrak 4 bulan (kurang dari 183 hari) dengan gaji US$3.000 ...
7 lut 2024 · Gadjian merupakan software HRIS dan payroll berbasis web yang dilengkapi dengan kalkulator PPh 21 WNA & PPh 26. Aplikasi ini dapat menghitung pajak penghasilan karyawan Indonesia maupun karyawan ekspatriat, termasuk tenaga ahli, secara akurat dan sesuai ketentuan perpajakan terbaru .
18 gru 2023 · Contoh Perhitungan PPh 21 WNA atau Pekerja Asing – Bagaimana perhitungan pajak penghasilan karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia? Apakah mereka dikenai PPh 21 Warga Negara Asing (WNA) ataukah PPh Pasal 26?
11 sty 2024 · Anda dapat menghitung PPh Pasal 21 masa pajak terakhir (Juni 2025) menggunakan Kalkulator PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Ortax dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buka Kalkulator PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir. Isi informasi personal seperti status PTKP dan masa penghasilan.
20 sty 2021 · Apakah penghasilan yang diperoleh di Indonesia berupa rupiah saja yang dapat dikenakan pajak di Indonesia? Simak uraian berikut untuk mengetahui jawaban tersebut dan mengetahui lebih dalam terkait ketentuan, aspek dan cara menghitung pajak warga asing .
28 maj 2023 · Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
25 maj 2023 · Untuk itu, WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan di Indonesia serta termasuk sebagai wajib pajak luar negeri akan dikenakan PPh 26 sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 angka 2 Perppu 2/2022 yang mengubah Pasal 26 ayat (1) UU PPh.
