Search results
1 lip 2024 · Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum moral, nilai hukum kodrat, dan nilai religius merupakan suatu sumber hukum material bagi hukum positif Indonesia. Dengan demikian Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tersusun secara hierarki.
25 cze 2024 · Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai salah satu aspek kunci dalam pembangunan masyarakat berkeadilan. Hak asasi manusia, di sisi lain, menempatkan individu sebagai pusat hubungannya dengan negara dan masyarakat dan menekankan kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia.
26 cze 2024 · Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita.
29 cze 2024 · Pancasila memastikan bahwa setiap hukum dan kebijakan mendukung nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang adil dan seimbang. Hierarki perundang-undangan memastikan bahwa semua peraturan saling selaras dan harmonis, menciptakan sistem hukum yang teratur dan efektif.
6 dni temu · Pembukaan UUD 1945 secara gamblang menyatakan Pancasila sebagai dasar negara, menjadi ruh dalam penyusunan pasal-pasal konstitusi. UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara dengan berlandaskan Pancasila, mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis.
6 lip 2024 · Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum dapat menjadi strategi efektif. Membangun budaya hukum yang berlandaskan Pancasila sangat penting bagi pembangunan Indonesia di abad ke-21.
18 cze 2024 · Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua elemen fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.
