Search results
NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 sebelum amandemen.
28 wrz 2018 · ANALISIS DASAR HUKUM BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL. September 2018. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4 (1):77. DOI: 10.33760/jch.v4i1.91. License. CC BY 4.0. Authors: Neneng Wahyuni....
22 lis 2017 · Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Y ang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 451/Pdt.G/ 2012/PNJkt.Br t)", Premise Law...
Penjelasan aspek kebahasaan akan meliputi terminologi hukum asing dalam penafsiran konstitusi dan penafsiran konstitusi sebagai analisis wacana. Penelitian dilakukan dengan studi literatur untuk membandingkan paradigma teori penafsiran konstitusi dengan aspek kebahasaan dalam teori ilmu linguistik.
menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Berbeda dengan kedua undang-undang dasar (K onstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950) tersebut di atas, maka di dalam UUD Tahun 1945 kalau kita membaca baik dalam Pembukaannya maupun dalam salah satu pasal Batang Tubuhnya tidak ditemukan kata negara hukum.
Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara agama, tapi pengakuan agama sangat kuat di Indonesia, terbukti pada Pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
15 sie 2022 · Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”.
