Search results
3 dni temu · Pada Pasal 3 ayat (1) PMK 168/2023 dijelaskan penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai harus dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. Kemudian, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a PMK 168/2023 disebutkan secara eksplisit bahwa konsultan merupakan bagian dari bukan pegawai. “ (2) Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ...
3 lip 2024 · Rumus Perhitungan PPh 21 Excel. Silakan perhatikan contoh di atas, yang merupakan perhitungan PPh 21 di masa akhir pajak sesuai aturan tarif PPh 21 2024 untuk karyawan dengan gaji Rp9.000.000, peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, memiliki NPWP, dan berstatus tidak kawin tanpa tanggungan.
3 lip 2024 · Anda bisa menggunakan salah satu dari tiga metode menghitung potongan pajak PPh 21 karyawan tetap yang diperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yaitu: Gross, untuk perusahaan yang tidak menanggung PPh 21 karyawan. Pajak mengurangi gaji yang diterima karyawan.
4 dni temu · Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 memberikan kemudahan bagi wajib pajak pemotong pajak (pemberi kerja) dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawannya. Penerima penghasilan atau karyawan sebagai pihak yang dipotong dapat mengecek kebenaran pemotongan atas penghasilannya.
12 lip 2024 · Menghitung gaji dan pajak penghasilan freelancer, karyawan lepas, karyawan tetap, karyawan percobaan (probation), dan karyawan kontrak, lebih mudah dan efisien dengan kalkulator pajak freelance dari Gadjian.
15 lip 2024 · Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efiling gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 , sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
4 dni temu · “Lalu ada pengurang juga, lalu nanti dikurangi PTKP (penghasilan tidak kena pajak) dan baru dikalikan tarif. Kan, seperti itu betapa kompleksnya,” kata Penni. Penghitungan besaran pajak yang sangat rumit ini pada peraturan sebelumnya disederhanakan dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023.
